PEKANBARU-Senin sampai Jum'at, 13 s/d 17 Juni 2022,  Seksi Konservasi Wilayah (SKW) II Batam melakukan koordinasi dengan stakeholder di Prov. Kepulauan Riau terkait konflik satwa liar buaya di Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan. Tim berkunjung ke DLHK Prov. Kepulauan Riau, KPHP Unit IV Bintan-Tanjung Pinang, dan DLH Kab. Bintan memohon dukungan untuk bersama memaksimalkan upaya pemerintah dalam penanganan konflik satwa buaya dengan manusia. Langkah awal dalam penanganan konflik satwa liar buaya yaitu menginventarisasi satwa buaya di Pulau Bintan (Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan), mengamati dan mencermati lokasi perjumpaan satwa liar tersebut..

Di lokasi rawan konflik buaya, Tim melakukan pengecekan berdasarkan laporan masyarakat yang mengalami perjumpaan dengan satwa tersebut. Tujuan pengecekan ke lapangan adalah untuk melihat langsung lokasi rawan konflik satwa liar buaya, memetakan lokasi rawan konflik, menginvertarisasi estimasi jumlah buaya, melihat area rawan konflik satwa liar buaya serta  sosial budaya masyarakat di sekitarnya. Adapun lokasi tersebut antara lain Jembatan Batu 8 Tanjungpinang, Desa Sebong Lagoi Kec. Teluk Sebong, Desa Penghujan Kec. Teluk Bintan, Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan, Desa Toapaya Kec. Toapaya, Kelurahan Batu 9 Kec. Tanjungpinang Timur, Kec. Bintan Timur, dan  Kec. Bukit Bestari.

Selain melakukan inventarisasi satwa buaya, Tim juga melakukan koordinasi dengan Basarnas Kepulauan Riau di Tanjungpinang serta Pos Damkar Kijang.