PEKANBARU-Ngopi (Ngobrol pintar) PWI Riau dan KemenLHK tentang Perlindungan Ekosistem Gambut dan Pengendalian Karhutla dilaksanakan di Gedung Graha Pena, Riau pada 8 April 2014. Peserta ngopi lebih dari seratus orang dari berbagai unsur yang sebagian besar para awak media cukup memadati ruang Kaliandra di gedung tersebut.

Tata kelola ekosistem gambut Indonesia menuju ekosistem gambut berkelanjutan menjadi tema ngopi pagi ini. Dengan nara sumber,   Sekjen KLHK : DR. Ir. Bambang Hendroyono, MM., Direktur Pengendalian Karhutla KLHK, DR. Ir. Raffles B. Panjaitan, M. Sc., Guru Besar IPB Prof. Bambang Hero Saharjo, acara berlangsung cukup interaktif.

Potensi gambut di Prov. Riau termasuk sangat luas dengan kubah kubah gambut dalam di beberapa wilayah, sehingga dengan keadaan demikian menjadi potensi besar terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau apabila tidak dikelola dengan baik.

Dalam kesempatan ini Sekjen KLHK sebagai narasumber menyampaikan kebijakan dan correctif action terkait pengelolaan ekosistem gambut. Kebijakan pemerintah untuk memperbaiki  pengelolaan ekosistem gambut, dimulai dengan terbitnya  PP 71 Tahun 2014, PP 57 Tahun 2016 serta beberapa Peraturan Menteri LHK tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Sedangkan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK, menyampaikan upaya upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Upaya penting yang dilakukan adalah deteksi dini, patroli, dan pemadaman kebakaran. Sementara narasumber atau saksi ahli dari IPB, yaitu Prof. Bambang Hero menyampaikan terkait penggunaan teknologi dalam pemantauan kebakaran yang terjadi, termasuk pengalaman beliau menjadi saksi ahli dalam kasus kebakaran di Prov. Riau.

Disampaikan bahwa masalah kebakaran ini menjadi tanggungjawab bersama termasuk pemda setempat, walaupun regulasi karhutla tersebut berada di pusat. Untuk masalah penanganan karhutla ini diperlukan sinergitas pemerintah pusat, pemda setempat, TNI, POLRI dan para pemegang konsesi dalam satu koordinasi.